Promo Spesial and Free Ongkir
Baca Juga
Pemkab Pangandaran terus melakukan upaya pembenahan masalah penanggulangan kemiskinan, terutama masalah data yang masih belum sempurna.
Menurut Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, pemerintah selain fokus juga dalam menangani masalah kemiskinan, juga dituntut untuk menyelesaikan persoalan data agar dalam dalam pelaksanaannya bisa tepat sasaran.
“Data kemiskinan di Pangandaran turun 2 persen. Pada tahun 2015 angka kemiskinan 10,76 persen, tahun 2016 sebesar 10,23 persen dan tahun 2019 angka kemiskinan menjadi 8,12 persen. Ini sudah luar biasa, padahal penanganannya masih belum sistematis. Pasalnya kita baru menangani pendidikan dan kesehatan, sementara penguatan ekonomi belum,” jelas Jeje Wiradinata.
Ia menambahkan, di Pangandaran juga terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga ada campur tangan pemerintah, termasuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana jumlahnya mencapai 33.000 kepala keluarga.
“Penempelan keluarga miskin masih wacana, belum kita putuskan. Ini mengingat verifikasi data yang masih terus dilakukan,” kata Jeje lagi.
Kepala BPS Ciamis, Nevi Hendri, mengatakan, dalam tiga tahun terakhir angka kemiskinan di Pangandaran secara makro turun menjadi 8 persen dari angka 10 persen. Akan tetapi, kata Nevi, validasi dan verifikasi data kemiskinan mikronya harus ditingkatkan, terutama by name dan by adress lantaran BPS hanya mendata secara makro saja.
“Kalau sudah dibenahi di tingkat mikro, saya yakin tidak ada lagi perbedaan pada data dan realitas di lapangan,” jelas Nevi Hendri saat diwawancarai Media Online, Senin (1/7/2019).
Nevi Hendri menambahkan, jika data kemsikinan mikro di Pangandaran sudah rapih, Pemkab akan mudah untuk menangani angka kemiskinan.
“Pak Bupati juga sudah mengarahkan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemsikinan Daerah (TKPKD) untuk membenahi data kemiskinan terbaru,” jelasnya.
Masih menurut Nevi, indikator untuk menentukan tingkat kemiskinan secara makro dilihat dari garis kemiskinan makanan dan non makanan.
“Untuk garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dengan 2.100 kilo kalori perkapita. Sementara indikator penentuan kemiskinan mikro ada variabel multifungsi dimulai dari aspek demografi, fasilitas, aset dan pendidikan,” pungkasnya.
Artikel Terkait Lainnya :
 |
| Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata saat memberikan sambutan. |
“Data kemiskinan di Pangandaran turun 2 persen. Pada tahun 2015 angka kemiskinan 10,76 persen, tahun 2016 sebesar 10,23 persen dan tahun 2019 angka kemiskinan menjadi 8,12 persen. Ini sudah luar biasa, padahal penanganannya masih belum sistematis. Pasalnya kita baru menangani pendidikan dan kesehatan, sementara penguatan ekonomi belum,” jelas Jeje Wiradinata.
Ia menambahkan, di Pangandaran juga terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga ada campur tangan pemerintah, termasuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana jumlahnya mencapai 33.000 kepala keluarga.
“Penempelan keluarga miskin masih wacana, belum kita putuskan. Ini mengingat verifikasi data yang masih terus dilakukan,” kata Jeje lagi.
Kepala BPS Ciamis, Nevi Hendri, mengatakan, dalam tiga tahun terakhir angka kemiskinan di Pangandaran secara makro turun menjadi 8 persen dari angka 10 persen. Akan tetapi, kata Nevi, validasi dan verifikasi data kemiskinan mikronya harus ditingkatkan, terutama by name dan by adress lantaran BPS hanya mendata secara makro saja.
“Kalau sudah dibenahi di tingkat mikro, saya yakin tidak ada lagi perbedaan pada data dan realitas di lapangan,” jelas Nevi Hendri saat diwawancarai Media Online, Senin (1/7/2019).
Nevi Hendri menambahkan, jika data kemsikinan mikro di Pangandaran sudah rapih, Pemkab akan mudah untuk menangani angka kemiskinan.
“Pak Bupati juga sudah mengarahkan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemsikinan Daerah (TKPKD) untuk membenahi data kemiskinan terbaru,” jelasnya.
Masih menurut Nevi, indikator untuk menentukan tingkat kemiskinan secara makro dilihat dari garis kemiskinan makanan dan non makanan.
“Untuk garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dengan 2.100 kilo kalori perkapita. Sementara indikator penentuan kemiskinan mikro ada variabel multifungsi dimulai dari aspek demografi, fasilitas, aset dan pendidikan,” pungkasnya.
0 Response to "Pembenahan Data Kemiskinan, Pemkab Pangandaran Lakukan Sistem 3 Poin"
Posting Komentar