Promo Spesial and Free Ongkir
Baca Juga
JAKARTA - Sidamulyanews, Wakil Ketua Komite Arif Budimanta mengatakan terkait tentang dua tahun Kabinet Kerja Jokowi-JK, ketidakpuasan publik tersebut bisa menjadi semacam early warning
(peringatan dini). Pemerintah, katanya, bisa saja melakukan perombakan
susunan kabinet kalau kinerjanya belum memuaskan. Ibarat permainan sepakbola, pandangan Indo Barometer telah
menunjukkan titik terang benderang. "Sisi mana yang lemah, sisi yang
perlu dipindahkan, siapa yang harus diganti dan siapa yang tetap di
posisinya. Kalau Jokowi-JK bisa melakukannya, maka bisa memperbaiki
kinerja enam bulan ke depan," katanya.
Mestinya kata Irman, masa enam bulan awal dan tingginya frekuensi
pertemuan, merupakan masa bulan madu bagi pasangan tersebut. "Angkat 57
persen harusnya masa pemerintahan sudah dua tahun. Ini (peringatan-red)
sangat serius. Harusnya masa enam bulan ini, di atas 75 persen, "
katanya.
Namun dia menilai dari segi stabilias, pemerintahan sekarang masih aman dalam menjalankan pemerintahan. Dia menilai kondisi saat ini tidak sama dengan apa yang terjadi pada 1998 saat terjadi krisis ekonomi dan politik.
Menurut Irman, kepuasan terhadap Jokowi-JK terhadap lembaga kepresidenan merupakan hal positif, meskipun di sisi lain utamanya parpol masih terjadi persoalan. "Presiden dianggap masih mampu memperbaiki kondisi bangsa. Jokowi-JK harus pro-aktif melakukan perubahan dalam kebijakan perundang-undangan, agar parpol menjadi pilar dan solver demokrasi," katanya.
Staf khusus Menkeu Arif Budimanta menyatakan kurun waktu enam bulan merupakan proses transformasi struktural untuk memperbaiki keadaan secara fundamental khususnya bidang ekonomi.
Menurutnya hasil survei Indo Baromenter, memiliki korelasi positif high cost economy dengan persoalan rakyat. "Saat ini pemerintahan sedang memberikan lemak-lemak yang ada kemarin seperti APBN yang memiliki belanja modal infrastruktur Rp300 triliun atau terbesar selama 10 tahun terakhir," ujar Direktur Megawati Institute ini.
Arief berpendapat hasil survei terhadap pemerintahan Jokowi-JK tak pelak menimbulkan shock. Tapi dia meyakini secara perlahan-lahan akan ada proses pelandaian. "High cost economy belum turun, KKN masih diselesaikan. Ini butuh waktu dan hasilnya bisa didiagnosa baru di semester kedua tahun 2015, " katanya.
Meski demikian Arief menyatakan pihaknya masih bersyukur atas tingginya tingkat kepercayaan terhadap lembaga kepresidenan yang mencapai 90 persen. "Kalau sekarang digelar pemilu ulang, tetap rakyat percaya kepada Jokowi-JK. Yang penting sekarang ini adalah membangun konsensus bersifat solid, bukan Ad hoc," ujarnya. ***RED
Artikel Terkait Lainnya :
Menkeu Arif Budimanta - terkait tentang dua tahun Kabinet Kerja Jokowi-JK |
Namun dia menilai dari segi stabilias, pemerintahan sekarang masih aman dalam menjalankan pemerintahan. Dia menilai kondisi saat ini tidak sama dengan apa yang terjadi pada 1998 saat terjadi krisis ekonomi dan politik.
Menurut Irman, kepuasan terhadap Jokowi-JK terhadap lembaga kepresidenan merupakan hal positif, meskipun di sisi lain utamanya parpol masih terjadi persoalan. "Presiden dianggap masih mampu memperbaiki kondisi bangsa. Jokowi-JK harus pro-aktif melakukan perubahan dalam kebijakan perundang-undangan, agar parpol menjadi pilar dan solver demokrasi," katanya.
Staf khusus Menkeu Arif Budimanta menyatakan kurun waktu enam bulan merupakan proses transformasi struktural untuk memperbaiki keadaan secara fundamental khususnya bidang ekonomi.
Menurutnya hasil survei Indo Baromenter, memiliki korelasi positif high cost economy dengan persoalan rakyat. "Saat ini pemerintahan sedang memberikan lemak-lemak yang ada kemarin seperti APBN yang memiliki belanja modal infrastruktur Rp300 triliun atau terbesar selama 10 tahun terakhir," ujar Direktur Megawati Institute ini.
Arief berpendapat hasil survei terhadap pemerintahan Jokowi-JK tak pelak menimbulkan shock. Tapi dia meyakini secara perlahan-lahan akan ada proses pelandaian. "High cost economy belum turun, KKN masih diselesaikan. Ini butuh waktu dan hasilnya bisa didiagnosa baru di semester kedua tahun 2015, " katanya.
Meski demikian Arief menyatakan pihaknya masih bersyukur atas tingginya tingkat kepercayaan terhadap lembaga kepresidenan yang mencapai 90 persen. "Kalau sekarang digelar pemilu ulang, tetap rakyat percaya kepada Jokowi-JK. Yang penting sekarang ini adalah membangun konsensus bersifat solid, bukan Ad hoc," ujarnya. ***RED
0 Response to "Pendapat Wakil Ketua Komite Terkait Tentang Dua Tahun Kabinet Kerja Jokowi-JK"
Posting Komentar